artikel lengkap |
 
   
 
Masuk Halaman Artikel Agribisnis
Artikel & Opini Universitas Bangka Belitung

Kebablasan Otonomi Daerah : Obral Izin Pertambangan


Masih teringat masa-masa Kepualuan Bangka Belitung masih tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Masa dimana pemimpin di daerah kita sebagian besar berasal dari luar Pulau Bangka dan Belitung. Bahkan level kepala dinas atau SKPD pun sebagian besar adalah bukan dari putra daerah sendiri. Hal inilah yang menjadi alasan utama bagi sebagian besar masyarakat Kepulauan Bangka Belitung saat itu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih dianggap "kurang" sejahtera ditengah bergelimangan potensi pertimahan, perkebunan dan perikanan di daerah ini. Putra daerah tak mendapat kesempatan untuk menduduki kursi-kursi strategis sehingga banyak kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. pejabat-pejabat kala itu terkesan bagaimana membuat kebijakan yang kurang aplikatif bahkan cenderung mementingkan kepentingan sendiri atau melanggengkan jabatannya. Setelah habis masa jabatan kembali ke daerah asalnya dengan mambawa hasil kekayaan selama menjabat di Bangka Belitung.

Setelah berpisah dari Sumatera Selatan dan terbentuk Provinsi Kepulauan bangka Belitung, semangat otonomi daerah merupakan puncak dari perubahan agar kursi-kursi strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diduduki oleh putra daerah. Hampir tiga periode kepemimpinan selama masa otonomi daerah di provinsi ini, putra daerah telah menduduki kursi-kursi strategis itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan kesejahteraan yang diharapkan dan diimpikan itu? apakah kondisi kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jauh lebih sejahtera dengan pemimpin dan kepala-kepala SKPD yang juga sebagian besar adalah putra daerah? Satu hal yang pasti, sejak masa otonomi daerah di provinsi ini telah terjadi eksploitasi besar-besaran potensi sumberdaya alam dengan dampak yang jelas-jelas di depan mata kita adalah kerusakan lingkungan yang massif. Salahsatu faktor utama yang menyebabkan semua ini adalah kebijakan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin pertambangan.

Obral Izin Pertambangan di Masa Otonomi Daerah


Obral izin pertambangan di masa otonomi daerah tak hanya terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun merupakan fenomena di skala nasional. Menjelang tutup tahun 2011, tercatat sedikitnya ada 8.000 izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan. Dari total izin sebanyak itu, 6.000 IUP berpotensi terjadi tumpang tindih satu sama lain. Munculnya kondisi itu tidak terlepas dari kewenangan izin yang berada di daerah sesuai dengan amanat UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Pemberian kewenangan itu juga sebagai wujud merespon semangat UU No. 34/2004 mengenai Otonomi Daerah. Padahal, dari 398 kabupaten di Indonesia, hanya sekitar 30 kabupaten yang sebenarnya memiliki potensi tambang. Artinya, setiap kabupaten yang memiliki potensi tambang ada sekitar 267 IUP.

Contoh kasus tumpah tindih izin pertambangan yang pernah kita dengar seperti kasus perusahaan BUMN PT Bukit Asam (PTBA) dengan PT Adaro Energy Tbk yang menambang batubara di Lahat Sumatera Selatan. Padahal, PTBA telah menghabiskan dana sekitar Rp203 miliar semenjak 1990 untuk meneliti nilai kandungan batubara di lokasi tersebut. Data eksplorasi perusahaan BUMN ini bocor ke perusahaan swasta diduga dari pensiunan karyawan PTBA yang bekerja di PT Adaro Energy Tbk. Contoh kasus lain tumpang tindih IUP antara BUMN dan swasta seperti yang terjadi antara PT ANTAM dengan PT Duta Inti Perkasa Mineral (PT DIPM) dan PT Sriwijaya Raya di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara untuk pertambangan nikel. Hal ini terjadi karena Bupati mengeluarkan Surat keputusan untuk IUP perusahaan swasta di atas lahan konsesi milik BUMN PT ANTAM (KOMPAS, 1 Desember 2011). Di Pulau Bangka sendiri, kita pernah mendengar kasus tumpang tindih antara izin pertambangan milik PT Timah Tbk dengan salahsatu perusahaan perkebunan sawit di daerah Tempilang Kabupaten Bangka Barat beberapa tahun yang lalu sebelum terjadinya pemekaran kabupaten.

Bagaimana kasus tumpang tindih izin pertambangan timah di laut dengan menggunakan kapal isap? Kita mungkin memang belum pernah mendengar kasus antar perusahaan penambang timah di laut meskipun sebenarnya ketika melihat peta sebaran spasial izin pertambangan timah di laut Pulau Bangka khususnya dan tidak terkecuali juga Pulau Belitung cukup mencengangkan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi oleh kepala daerahnya masing-masing (kecuali Kabupaten Bangka Tengah). Izin yang telah dikeluarkan di laut telah sangat banyak dan massif. Kasus yang pernah terjadi malah adanya pengusiran kapal isap oleh masyarakat karena masyarakat merasa jelas-jelas menolak operasi kapal isap namun kapal isap masuk di daerah mereka seperti yang terjadi di Desa Teluk Limau Kabupaten Bangka Barat dan Desa Bedukang Kabupaten Bangka. Anehnya ketika terjadi kasus, pemerintah daerah di kabupaten dan provinsi saling lempar wewenang. Ada solusi agar masyarakat diminta ikut membantu pengawasan operasi kapal isap, tapi anehnya lagi tak pernah ada pembekalan ataupun perlengkapan untuk memudahkan pengawasan di perairan mereka sendiri. Masyarakat tak pernah tahu dengan jelas dimana batas izin pertambangan dan berapa unit kapal isap yang beroperasi di daerahnya. Tak ada GPS ataupun petanda batas IUP di laut, bahkan untuk sekedar papan pengumuman seperti reklame untuk memberikan informasi peta IUP dan jumlah kapal isap yang beroperasi pun tak pernah ada inisiatif untuk membuat aturannya. Padahal perkiraan biaya pembuatannya tak sampai satu jam dari hasil beroperasinya satu unit kapal isap.

Kembali Kepada Komitmen Kepala Daerah


Dalam kebijakan otonomi daerah, izin-izin pertambangan yang telah dikeluarkan oleh daerah semuanya kembali kepada kebijaksanaan kepala daerah. Sebelum izin pertambangan dikeluarkan, “seharusnya” pemda memiliki kemampuan perangkat untuk memverifikasi kemampuan investor, kemampuan SDM dalam konteks pertambangan, data soal kekayaan SDA, dan kemampuan analisa perusahaan. Ironisnya, itu semua tidak dimiliki oleh pemda secara baik. Akibatnya, pemda yang didikte oleh investor. Dari kasus ini akhirnya akan mucul beberapa pertanyaan, apakah izin yang dikeluarkan itu sudah memenuhi persyaratan, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang bersangkutan atau tidak? Pada tataran itu, kita bisa mengetahuinya dari perusahaan yang mengajukan izin itu masuk katagori perusahaan besar, menengah atau kecil? Pertanyaan berikutnya, bagaimana perusahaan melakukan eksplorasi dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan UU seperti kewajiban reklamasi atau CSR?
Apakah perusahaan yang memiliki IUP saat ini memiliki kemampuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu? yang pasti perusahaan memiliki motif ekonomi, ambil untung cepat sehingga dampaknya, kerusakan lingkungan terjadi secara massif baik di darat maupun di laut daerah ini. Hebatnya, pemerintah daerah tidak menyiapkan regulasi untuk mengatur “semerawut” pertambangan di Bumi Serumpun Sebalai ini. Tak ada jaminan reklamasi laut yang nilainya dikaji dengan memperhatikan keberlanjutan ekologi. Tak ada kawasan pertambangan laut yang benar-benar diatur dalam tata ruang wilayah laut daerah sehingga tidak menghancurkan potensi perikanan dan wisata bahari yang selalu didengung-dengungkan menjadi sektor ekonomi masa depan daerah ini. Hebatnya, izin pertambangan dalam bentuk surat keputusan bupati atau gubernur terus diobral.

Akhirnya, semua kembali kepada kebijaksanaan kepala daerah yang akan menandatangani izin pertambangan. Kepala Daerah “seharus” bicara terus terang kepada pengusaha. Katakan kepada mereka untuk tidak menganiaya rakyatnya, jangan sebaliknya. Kepada Daerah harus sadar bahwa tugas dia adalah menjadikan rakyatnya sejahtera. Bukan sebaliknya, hanya mensejahterakan segelintir orang, para bandar dan pejabat dilingkungannya sehingga terkesan membangun dinasti baru di daerah. Semoga dalam kepala daerah yang terpilih adalah pemimpin yang bijaksana dalam mengelola karunia sumberdaya daerah sehingga segenap masyarakat Bangka Belitung lebih sejahtera dan tidak terjadi kasus seperti di Bima dan Mesuji di daerah ini. Amin…






Kapal isap yang beroperasi hanya beberapa meter-dari tepi pulau Pemuja, Penganak, Kabupaten Bangka Barat



wajah pulau bangka dari pesawat


Penulis : Indra Ambalika
Dosen Perikanan & Ketua Tim Eksplorasi Terumbu Karang Univ. Bangka Belitung






Dikirim oleh Indra Ambalika
Tanggal 2012-05-30
Jam 12:10:05



Baca Artikel Lainnya :


Baca Berita :
 
 
       

 

 

 

 

 

 

Kembali ke Homepage Website Program Studi Agribisnis FPPB Universitas Bangka Belitung Homepage Agribisnis
Masuk Halaman Artikel Agribisnis
Masuk Halaman Berita Agribisnis